JAKARTA - Ratusan calon jemaah umrah meluapkan kekecewaan mereka di Polda Metro Jaya, Kamis (28/5/2026). Suasana emosional pecah ketika Direktur Utama Hanania Group, Ahmad Syah Farhan Rachman, keluar dari Gedung SPKT usai menjalani mediasi panjang dengan para korban yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci.

Sekitar pukul 19.39 WIB, Farhan tampak digiring menuju Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kemunculannya langsung disambut sorakan para calon jemaah yang sejak sore menunggu di luar gedung. Sebagian korban menghampiri sambil menyampaikan keluhan dan tuntutan agar uang mereka segera dikembalikan.

Di tengah kerumunan, Farhan lebih banyak diam. Ia hanya sesekali menganggukkan kepala saat mendengarkan keluhan para jemaah yang mengaku sudah melunasi biaya perjalanan umrah namun tak kunjung diberangkatkan.

Situasi sempat memanas ketika petugas kepolisian mengarahkan Farhan meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor menuju Gedung Ditreskrimum.

“Itu anggota saya yang bawa, mau diarahkan ke Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ujar seorang polisi kepada para korban.

Laporan terhadap Farhan dibuat setelah mediasi antara pihak Hanania Group dan perwakilan jemaah tidak menemukan titik terang. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/3825/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Salah satu perwakilan korban, Joko, mengatakan para jemaah sebenarnya masih berharap ada penyelesaian secara baik-baik. Namun ketidakjelasan keberangkatan dan refund membuat mereka memilih menempuh jalur hukum.

“Teman-teman rata-rata sudah lunas, tapi proses keberangkatannya enggak jelas. Refund juga enggak berhasil meyakinkan kami,” katanya.

Menurut Joko, persoalan keberangkatan sudah mulai terjadi sejak Maret dan Syawal 2026. Bahkan sejumlah calon jemaah untuk jadwal keberangkatan Juni hingga Agustus juga belum mendapat kepastian.

“Ada yang sudah lunas, tapi tiket dan kepastian keberangkatan belum jelas,” ujarnya.

Dalam mediasi, kata Joko, Farhan mengakui adanya persoalan internal perusahaan, termasuk masalah manajemen dan keuangan. Ia bahkan disebut mengungkap kondisi finansial perusahaan sudah bermasalah sejak 2025.

“Dia bilang tahun 2025 sudah minus. Tahun 2026 tetap buka jemaah dengan harapan keuntungan baru bisa menutup kekurangan sebelumnya, tapi ternyata enggak berhasil,” kata Joko menirukan pengakuan Farhan.

Pengakuan lain yang membuat para jemaah semakin panik adalah dugaan dana yang telah dibayarkan ternyata sudah tidak tersedia. “Kita yang jadwal Juni dan Juli pikir uang masih aman karena belum berangkat. Tapi dia juga akui uang itu sudah enggak ada,” ungkapnya.

Kerugian para korban pun tidak sedikit. Ada yang kehilangan puluhan juta rupiah, bahkan satu keluarga disebut mengalami kerugian hingga Rp 700 juta karena mendaftarkan banyak anggota keluarga untuk berangkat umrah.

Kini sebagian besar korban hanya berharap uang mereka dapat kembali. Meski laporan pidana sudah ditempuh, mereka mengaku masih membuka ruang penyelesaian jika ada jaminan nyata terkait refund.

“Kalau memang ada cara jelas untuk refund, tentu kita juga senang. Enggak perlu pidana,” pungkas Joko. 

net