UNHCR PBB: 2,4 Juta Pengungsi Dunia Diperkirakan Butuh Relokasi pada 2027

JENEWA - Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNHCR mengungkap proyeksi global yang menunjukkan bahwa hampir 2,4 juta pengungsi di berbagai negara akan membutuhkan proses pemukiman kembali (resettlement) pada tahun 2027.

Data ini mencerminkan kondisi krisis kemanusiaan yang terus berlanjut di berbagai wilayah konflik, di mana banyak pengungsi tidak lagi memiliki opsi untuk kembali ke negara asal mereka, sementara kondisi di negara suaka juga belum sepenuhnya aman atau stabil.

Menurut laporan tahunan UNHCR mengenai proyeksi kebutuhan pemukiman kembali global, terdapat sekitar 2,37 juta pengungsi dari puluhan negara asal yang tersebar di lebih dari 70 negara penampung yang akan membutuhkan solusi relokasi dalam waktu dekat.

Kelompok terbesar dalam daftar tersebut berasal dari Afghanistan, diikuti oleh pengungsi dari Sudan Selatan, Sudan, Suriah, serta etnis Rohingya dari Myanmar yang banyak tinggal di kamp pengungsian di Bangladesh. Situasi mereka masih dipengaruhi konflik berkepanjangan, ketidakstabilan politik, serta keterbatasan akses kembali ke wilayah asal.

UNHCR menegaskan bahwa sistem pemukiman kembali global saat ini belum mampu mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat. Pada 2025, jumlah pengungsi yang berhasil dipindahkan melalui program resettlement hanya sekitar 37.000 orang, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 116.000 orang.

Penurunan ini terjadi seiring berkurangnya komitmen sejumlah negara penerima. Salah satu faktor yang disorot adalah perubahan kebijakan di beberapa negara besar yang selama ini menjadi tujuan utama pemukiman pengungsi.

Pejabat UNHCR yang menangani solusi perlindungan global, Jackie Keegan, menekankan bahwa perlu ada peningkatan komitmen internasional untuk memperluas kuota pemukiman kembali.

“Memperluas pemukiman kembali sangat mendesak dan bisa tercapai,” ujar Jackie Keegan dalam keterangannya di Jenewa.

Ia menambahkan bahwa peningkatan jumlah negara yang terlibat, percepatan proses administrasi, serta perluasan kuota akan menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan bagi jutaan pengungsi di dunia.

UNHCR juga mencatat bahwa sebagian penurunan angka kebutuhan resettlement dipengaruhi oleh kembalinya sebagian warga Afghanistan dari Iran dan Pakistan dalam kondisi yang sulit, serta perubahan situasi di Suriah setelah perkembangan politik terbaru di negara tersebut.

Namun demikian, badan PBB itu menegaskan bahwa kebutuhan perlindungan jangka panjang tetap tinggi, terutama bagi kelompok rentan yang tidak memiliki kemungkinan kembali ke negara asal atau menetap secara aman di negara penampung.

Situasi ini menyoroti tantangan besar dalam sistem perlindungan pengungsi global, di tengah meningkatnya konflik, ketidakstabilan politik, dan berkurangnya kapasitas negara penerima untuk menampung pengungsi baru.