Demo Besar Guncang New Delhi, Ratusan Ribu Massa Desak Ketua KPU India Mundur

NEWDELHI--Situasi politik India memanas menjelang aksi demonstrasi besar di New Delhi. Ratusan ribu orang diperkirakan turun ke jalan untuk mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar, mengundurkan diri menyusul polemik penghapusan lebih dari 130 juta nama dalam daftar pemilih.

Aparat keamanan India meningkatkan penjagaan di sejumlah titik strategis New Delhi pada Minggu (1/11/2026). Polisi bersenjata lengkap dengan tameng pelindung dan perlengkapan pengendalian massa disiagakan untuk mengantisipasi demonstrasi yang diperkirakan berlangsung dalam skala besar. 

Aksi unjuk rasa tersebut digerakkan oleh tokoh oposisi dari Partai Kongres, Rahul Gandhi. Kelompok oposisi memperkirakan ratusan ribu demonstran akan berkumpul di Ramlila Maidan untuk menyuarakan penolakan terhadap perubahan daftar pemilih yang dianggap menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. 

Sebelum menggelar rapat umum, para peserta aksi direncanakan melakukan perjalanan berjalan kaki sejauh sekitar 1,5 kilometer dari kawasan Delhi Tengah menuju Ramlila Maidan. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kemacetan, kepolisian telah menyiapkan personel di sepanjang jalur serta mengatur ulang arus kendaraan.

Desakan agar Gyanesh Kumar mundur bukan kali pertama terjadi. Sejak bulan sebelumnya, demonstrasi berlangsung hampir setiap hari dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari partai politik oposisi, mahasiswa, hingga kelompok anak muda Cockroach Janta Party. Mereka mempersoalkan transparansi dan pelaksanaan pembaruan daftar pemilih.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian publik setelah The Indian Express pada September mengungkap adanya keberatan internal dari dua wakil Kumar. Keberatan tersebut berkaitan dengan proses pembaruan daftar pemilih, mekanisme pendaftaran, serta penggunaan sistem digital. Program perubahan data yang dimulai sejak tahun lalu itu dilaporkan menyebabkan lebih dari 130 juta nama pemilih dihapus. 

Data penghapusan tersebut mencakup sekitar 28 juta nama orang yang telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat sekitar 63 juta orang yang berpindah tempat tinggal dan 30 juta orang yang keberadaannya tidak berhasil ditemukan. Pihak oposisi menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan pemilih Muslim serta kelompok minoritas lainnya secara tidak proporsional. 

Di tengah derasnya kritik, Komisi Pemilihan Umum India menegaskan bahwa lembaganya tidak memihak kelompok politik tertentu. KPU juga menyebut warga yang namanya terhapus akibat kesalahan pendataan tetap memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran ulang. Sementara itu, BJP menilai tudingan oposisi justru dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi India. 

Sejumlah analis melihat gelombang demonstrasi dan menguatnya dukungan terhadap kelompok oposisi sebagai tantangan politik serius bagi pemerintahan Narendra Modi. Sejak mulai berkuasa pada 2014, Modi dinilai belum menghadapi tekanan politik sebesar ini dari gerakan demonstrasi anak muda. Meski demikian, pemerintahan Modi masih dianggap stabil dan India dijadwalkan kembali menggelar pemilihan umum pada 2029.