Prancis Perketat Keamanan Usai Kerusuhan, Polisi Dikerahkan Besar-besaran dan Jam Malam Berlaku

PARIS - Pemerintah Prancis memperketat pengamanan menyusul kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah setelah demonstrasi menentang tingginya biaya hidup dan kenaikan harga bahan bakar. Perdana Menteri Sebastien Lecornu memastikan pengerahan polisi dalam jumlah besar pada akhir pekan mendatang, sementara pembatasan aktivitas malam hari diberlakukan di sejumlah kawasan rawan.

Pernyataan tersebut disampaikan Lecornu di hadapan anggota parlemen pada Selasa (20/10/2026), sebagaimana dikutip AFP. Ia mengakui bahwa langkah pengamanan sebelumnya belum cukup untuk mencegah meluasnya kekerasan.

Lecornu juga menuding kelompok radikal ultra-kiri memiliki rencana pemberontakan yang berkaitan dengan kerusuhan tersebut.

Pemerintah telah memberlakukan jam malam parsial di Paris dan sejumlah kota lainnya sejak Senin. Pembatasan tambahan juga direncanakan di lokasi yang dinilai berpotensi menjadi titik kerusuhan, meski pemerintah belum merinci durasi penerapannya.

Di ibu kota Paris, jam malam mulai berlaku pukul 21.00 waktu setempat. Kawasan Place de la Republique dan Les Halles termasuk dalam area yang terdampak pembatasan.

Otoritas juga melarang kerumunan di kawasan Champs-Elysees serta sejumlah stasiun kereta. Selain itu, masyarakat dilarang membawa jeriken atau botol berisi bensin maupun bahan bakar lainnya guna mencegah aksi pembakaran.

Suasana mencekam dirasakan warga di tengah peningkatan pengamanan. Sylvain Courant, salah seorang warga, menggambarkan situasi malam hari seperti adegan dalam film perang.

Kerusuhan pecah setelah sekitar 500.000 orang dilaporkan mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah Prancis pada Sabtu sebelumnya. Aksi yang dipicu persoalan biaya hidup itu berujung bentrokan, penjarahan, dan pembakaran bangunan.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran sejumlah negara. Amerika Serikat, China, dan Jerman dilaporkan mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warga negaranya yang berada di Prancis.

Dampak kerusuhan juga terlihat pada meningkatnya jumlah orang yang berhadapan dengan proses hukum. Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menyebut hampir 150 orang telah dipenjara, sementara lebih dari 800 orang lainnya dibawa ke pengadilan.

Darmanin menegaskan bahwa aparat peradilan mengambil tindakan tegas, termasuk terhadap sejumlah orang yang sebelumnya tidak memiliki catatan kriminal.

Kerusuhan tersebut turut menimbulkan tekanan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Macron, yang tengah melakukan kunjungan ke negara-negara Teluk, mengakui adanya kekurangan dalam penanganan situasi keamanan.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez bahkan sempat menawarkan pengunduran diri setelah menyatakan bahwa polisi telah kehilangan kendali. Namun, Macron menolak tawaran tersebut.

Parlemen Prancis juga menyepakati penyelidikan untuk menelaah kemungkinan kelemahan intelijen, strategi kepolisian, dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi kerusuhan.

Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi persoalan utang publik serta ketidakpuasan masyarakat akibat kenaikan biaya hidup. Untuk membantu pelaku usaha yang terdampak penjarahan dan kerusakan toko, pemerintah menjanjikan pinjaman tanpa bunga yang mulai tersedia pada Jumat.

Pengerahan tambahan personel keamanan dan penerapan jam malam diharapkan dapat mencegah bentrokan kembali meluas. Namun, tekanan ekonomi yang menjadi latar belakang demonstrasi masih menjadi tantangan bagi pemerintah Prancis.