Warga yang Merasa Berhak Terima Bansos Bisa Registrasi Ulang secara Digital

JAKARTA - Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (Bansos) untuk melakukan registrasi ulang secara mandiri melalui layanan digital Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran Bansos. Registrasi ulang dilakukan karena masih ditemukan data penerima manfaat yang dinilai belum sepenuhnya sesuai.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul seusai rapat koordinasi percepatan digitalisasi bansos yang digelar Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama kementerian terkait di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Menurut Gus Ipul, masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan, termasuk calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dapat mengajukan diri melalui laman resmi perlinsos.kemensos.go.id.

Registrasi tersebut menjadi salah satu bagian dari digitalisasi layanan perlindungan sosial. Pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung proses pengolahan dan pemadanan data penerima bantuan.

Meski demikian, pengajuan melalui layanan Perlinsos Digital tidak serta-merta membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima bansos. Kelayakan tetap ditentukan pemerintah berdasarkan proses verifikasi, pemadanan data, serta persyaratan yang berlaku untuk masing-masing program bantuan.

Untuk melakukan registrasi secara mandiri, masyarakat perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP dan nomor meter listrik PLN. Proses pendaftaran juga mencakup verifikasi wajah.

Bagi warga yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran, pendampingan dapat diperoleh melalui Agen Perlinsos. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), perangkat lingkungan seperti RT/RW, maupun Kawan Perlinsos dapat membantu proses tersebut.

Pemerintah berharap digitalisasi layanan ini dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memperluas akses masyarakat untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial.