Mendagri Dorong KUR Perumahan dan Insentif Pajak untuk Percepat Penyediaan Rumah Rakyat di Papua

JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi kebutuhan perumahan rakyat di Papua. Menurutnya, keterlibatan pengembang menjadi salah satu strategi utama untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Minggu (21/6/2026), Tito menyampaikan bahwa kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah melalui anggaran negara maupun daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, dukungan sektor swasta dinilai sangat diperlukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua masih belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan yang bertujuan mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri.

Salah satu program yang disiapkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga ringan yang diperuntukkan bagi MBR. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan rumah dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan dan uang muka yang relatif terjangkau.

Sebagai ilustrasi, untuk rumah dengan harga sekitar Rp240 juta, calon pembeli hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau setara Rp2,4 juta. Kebijakan ini diharapkan mampu membuka peluang kepemilikan rumah yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan.

Selain kemudahan kredit, pemerintah juga mendorong pemberian insentif fiskal guna menekan biaya pembangunan rumah. Tito meminta seluruh pemerintah daerah di Papua Raya menerapkan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, penghapusan berbagai beban biaya tersebut akan membantu menurunkan harga rumah sehingga semakin terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, Tito turut mengapresiasi komitmen pengembang perumahan yang menjalankan program penghijauan dengan menanam minimal dua pohon pada setiap unit rumah yang dibangun. Langkah tersebut dinilai memberikan manfaat jangka panjang bagi kualitas lingkungan, menjaga struktur tanah, serta menciptakan kawasan permukiman yang lebih sehat dan nyaman.

Kunjungan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah, pemerintah berharap program penyediaan rumah rakyat di Papua dapat berjalan lebih cepat sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap hunian layak dan terjangkau