Proses Hibah Lahan Meikarta untuk Rusun Subsidi Dipercepat, BPKP Kawal Tata Kelola

JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan proses hibah lahan di kawasan Meikarta, Cikarang, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam proses tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pembahasan bersama BPKP terkait mekanisme penyerahan lahan hibah dari Lippo Group kepada negara.

Menurut Ara, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi dan pengelolaan aset negara berjalan secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah ingin memastikan hibah tanah dari Lippo Group dapat diterima negara melalui tata kelola yang baik dan akuntabel," ujarnya usai pertemuan di Kantor BPKP, Jakarta Timur.

Ara menjelaskan proses serah terima hibah lahan secara resmi dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026. Acara penandatanganan dan penyerahan aset tersebut akan digelar di Gedung Danantara.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta petinggi Lippo Group James Riady.

Rosan menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan lahan Meikarta untuk pembangunan hunian vertikal bersubsidi. Menurutnya, proyek tersebut harus berjalan sesuai prosedur agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ia menilai pembangunan rusun subsidi di atas lahan hibah tersebut dapat menjadi solusi penyediaan hunian layak bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap perumahan.

Sebelumnya, pemerintah telah memulai pembangunan tahap awal program rusun subsidi di kawasan Meikarta. Proyek tersebut ditargetkan menghasilkan sekitar 140 ribu unit hunian yang berdiri di atas lahan seluas 30 hektare.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meningkatkan ketersediaan hunian terjangkau di kawasan penyangga Jakarta.

Lahan yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari hibah Lippo Group kepada negara. Pemerintah berharap pembangunan dapat berjalan sesuai target setelah proses administrasi dan penyerahan aset selesai dilakukan.