Pemerintah Siapkan Tambahan TKD Rp90 Triliun Dorong Akselerasi Ekonomi Daerah

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana menambah anggaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada 2027. Kebijakan ini disiapkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka ruang penambahan fiskal sekitar Rp40 triliun yang berpotensi meningkat, tergantung kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjaga disiplin fiskal nasional.

“Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang penting penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen menjaga defisit tetap terkendali,” ujar Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, penguatan fiskal daerah akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang lebih inovatif.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang memungkinkan pemerintah daerah mengakses pendanaan dengan bunga rendah dan tenor panjang.

Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, sistem air bersih, hingga jalan daerah, sehingga pembangunan tetap berjalan meski kapasitas anggaran terbatas.

“Daerah tetap bisa membangun melalui skema pembiayaan dengan bunga rendah dan tenor panjang,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah turut memperkuat kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) melalui digitalisasi TKD, sinergi fiskal pusat-daerah, serta penyusunan kebijakan fiskal regional yang lebih terarah.

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas belanja daerah sekaligus memastikan pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.