ESC : ( Tutup Form )

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Perjalanan Pembahasan Berakhir setelah 18 Tahun


Kamis, 19  November  2026 - 20:06 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Perjalanan Pembahasan Berakhir setelah 18 Tahun
Foto Berita

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Keputusan itu menjadi penanda berakhirnya proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun di lingkungan parlemen.


Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut.


Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU tersebut. Setelah mendapat persetujuan, keputusan disahkan melalui ketukan palu pimpinan sidang.


Sebelumnya, pembahasan tingkat pertama RUU Perampasan Aset telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat kerja tersebut, seluruh hasil pembahasan disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna guna memperoleh persetujuan akhir.


Habiburokhman menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) telah mengkaji sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.


Selama proses pembahasan, Komisi III DPR RI juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Kegiatan tersebut berlangsung sejak September 2025 dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kalangan ahli, dan organisasi untuk menghimpun masukan terhadap substansi regulasi.


Dalam pembahasannya, terdapat sejumlah materi penting yang menjadi perhatian, termasuk pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta menimbulkan banyak korban.


Habiburokhman mencontohkan praktik investasi ilegal dan perdagangan saham bodong yang menyebabkan kerugian masyarakat dalam jumlah besar. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu aspek yang turut diakomodasi dalam pembahasan RUU.


Selain mengatur mekanisme perampasan aset, rancangan undang-undang tersebut juga tetap mempertahankan ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.


RUU tersebut juga memuat ketentuan mengenai pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengelolaan akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi agar prosesnya berjalan secara profesional dan akuntabel.


Ruang lingkup pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.


Dengan disetujuinya RUU tersebut dalam rapat paripurna, proses legislasi yang telah berlangsung selama hampir dua dekade memasuki tahap pengesahan menjadi undang-undang.

Editor: Lukman Hakim
  • BERITA TERKAIT

kabarsurya.com di bawah naungan PT. Raja Inti Media merupakan media nasional dalam pemberitaan online yang berkomitmen menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan terpercaya dengan mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional. Mengusung tagline "Hadir Tanpa Batas" untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berita faktual, informatif dan berimbang. Menyajikan berbagai topik berita, mulai dari peristiwa nasional, pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, hingga gaya hidup dan teknologi. Setiap informasi yang dipublikasikan melalui proses verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kualitas berita yang diterima oleh pembaca.

Contact Us


Alamat : Jl. Amanah Perhentian Marpoyan
Kode Pos:
WhatsApp: 082173544002
Email: admin@kabarsurya.com