
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti mundurnya sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Hasil penelusuran lembaga tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor utama pengunduran diri berkaitan dengan lokasi penempatan kerja yang terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mencari langkah penyelesaian.
Menurut Radian, terdapat sejumlah manajer yang memilih mengundurkan diri karena lokasi tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi domisili mereka.
Menindaklanjuti persoalan itu, PT Agrinas Pangan Nusantara disebut telah menyiapkan langkah penyesuaian melalui mekanisme pemindahan lokasi kerja dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kendala penempatan sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan koperasi.
Meski demikian, Ombudsman meminta agar proses operasional KDKMP tidak berlarut-larut dan segera berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain persoalan penempatan manajer, Ombudsman turut memberikan perhatian terhadap rencana penyediaan klinik pratama di lingkungan Koperasi Merah Putih. Hal ini menyusul munculnya kekhawatiran mengenai kemungkinan tumpang tindih fungsi pelayanan kesehatan dengan fasilitas puskesmas yang sudah tersedia.
Radian menjelaskan, keberadaan klinik pratama pada prinsipnya dapat dilaksanakan apabila memiliki dasar hukum yang jelas serta telah dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
Ombudsman, lanjutnya, akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun penyimpangan prosedur di lapangan.
Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah praktik maladministrasi, termasuk ketidaksesuaian prosedur dan keterlambatan pelayanan yang berlarut-larut. Karena itu, pelaksanaan program harus mengacu pada aturan turunan yang ditetapkan Kementerian Koperasi maupun Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, data Kementerian Koperasi sebelumnya mencatat sebanyak 26.991 orang telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk mengisi posisi manajer KDKMP.
Di sisi lain, terdapat 159 calon manajer yang menolak penempatan. Selain itu, sebanyak 1.550 orang mengalami kendala administrasi hingga melewati batas waktu yang ditentukan sehingga mengajukan proses penawaran ulang.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, sebelumnya menyampaikan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara telah membuka kesempatan penawaran ulang melalui tiga lokasi alternatif yang bangunannya telah tersedia.
Proses penawaran tersebut ditutup pada pertengahan Oktober 2026. Namun, saat memberikan keterangan pada 16 Oktober lalu, Destry mengaku belum menerima data terbaru mengenai jumlah peserta yang telah menentukan pilihan lokasi baru.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |