Ikbal Sayuti Tegaskan GPK Riau Patuh Keputusan DPP PPP, Kader Diminta Tak Bawa Nama Organisasi

PEKANBARU - Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Riau, Ikbal Sayuti, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tetap berpedoman pada keputusan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penegasan tersebut disampaikan menyikapi adanya pernyataan sejumlah kader yang dinilai tidak sejalan dengan sikap resmi organisasi. Ikbal mengingatkan bahwa pendapat pribadi seorang kader tidak dapat serta-merta dianggap mewakili pandangan PP GPK.

Menurutnya, sikap organisasi harus mengacu pada hasil Muktamar X PPP serta keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 6 Oktober 2025.

“GPK tegak lurus kepada DPP PPP yang telah disahkan melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Jika ada kader GPK yang menyampaikan pernyataan di media dan tidak sejalan dengan sikap organisasi, itu merupakan pernyataan pribadi, bukan pernyataan PP GPK,” kata Ikbal Sayuti, Selasa (27/10/2026).

Ia menilai, pemahaman terhadap keputusan organisasi penting bagi seluruh kader agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama terkait posisi dan sikap resmi GPK dalam dinamika internal PPP.

Ikbal juga mengingatkan para kader agar tidak menggunakan nama organisasi untuk menyampaikan pandangan yang tidak mencerminkan keputusan pimpinan pusat. Menurutnya, setiap pernyataan yang mengatasnamakan GPK harus memiliki dasar dan sejalan dengan sikap resmi organisasi.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga soliditas, disiplin organisasi, serta kepatuhan terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mempertahankan persatuan GPK dan PPP.

Ikbal berharap seluruh kader dapat menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi serta menjaga komunikasi yang baik agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi persoalan internal.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa sikap resmi GPK tetap merujuk pada keputusan Muktamar X PPP dan ketetapan pemerintah terkait kepengurusan partai tersebut.