PPP Siapkan Sistem Digital Terintegrasi, 38 DPW Ikuti Pelatihan Admin IT

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai memperluas penerapan teknologi digital dalam tata kelola organisasi. Langkah ini dilakukan melalui penguatan sistem informasi dan pendataan untuk mendukung konsolidasi partai hingga ke tingkat daerah.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Badan IT dan Database DPP PPP menggelar Training of Trainers (TOT) bagi para administrator teknologi informasi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP seluruh Indonesia. Pelatihan berlangsung secara daring melalui Zoom dari Kantor DPP PPP, Kamis (29/10/2026).

Kader PPP yang tergabung dalam Badan IT dan Database DPP PPP, Arya Permana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan admin wilayah dalam mengoperasikan sistem informasi komunikasi terbaru yang telah disiapkan partai.

Menurut Arya, pengembangan sistem tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan administrasi dan komunikasi organisasi agar lebih terstruktur, efektif, serta terhubung dalam satu platform digital.

“Harapannya, dengan adanya sistem IT yang baru ini, kebutuhan organisasi berbasis teknologi bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi,” ujar Arya.

Salah satu fitur yang disiapkan adalah digitalisasi data keanggotaan melalui sistem Kartu Tanda Anggota (KTA). Selain itu, PPP juga membangun basis data kepengurusan yang mencakup seluruh tingkatan organisasi, mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC hingga pengurus ranting di desa dan kelurahan.

Pengembangan database tidak hanya menyasar struktur kepengurusan. Pendataan kantor partai dari tingkat pusat hingga daerah juga akan diintegrasikan untuk mempermudah pemantauan dan pengelolaan infrastruktur organisasi.

Arya menyebutkan, pembenahan sistem digital tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan PPP menghadapi tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.

“Harapannya, sistem informasi komunikasi berbasis teknologi yang baru kita buat ini bisa menjadi bahan persiapan PPP nantinya dalam mengikuti proses verifikasi partai politik sebagai syarat peserta Pemilu 2029,” katanya.

Selain pendataan organisasi, PPP turut menyiapkan fitur pelaporan aktivitas dan program kerja. Melalui fasilitas ini, kegiatan yang dilaksanakan pengurus di tingkat wilayah maupun cabang dapat disampaikan secara digital kepada pimpinan DPP.

Sistem tersebut juga memberikan kesempatan kepada DPW untuk memantau berbagai aktivitas yang dijalankan DPC dan PAC di wilayah masing-masing.

Laporan kegiatan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi sekaligus referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelatihan tersebut, peserta juga menyampaikan usulan agar cakupan pelaporan diperluas hingga kegiatan anggota legislatif PPP.

Arya mengatakan, peran anggota legislatif tidak hanya berkaitan dengan tugas di lembaga perwakilan, tetapi juga mencakup kegiatan menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah pemilihan.

Menanggapi usulan tersebut, Badan IT PPP berencana mengembangkan fitur pelaporan agar dapat mengakomodasi aktivitas para legislator partai.

“Kami akan kembangkan, dari yang tadinya hanya laporan kegiatan partai, menjadi juga laporan kegiatan anggota legislatif PPP se-Indonesia,” tutur Arya.

Ia berharap pengembangan tersebut dapat mendorong kontribusi anggota legislatif agar semakin terdokumentasi dan memudahkan partai mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan.

Arya menegaskan, program digitalisasi organisasi tidak hanya berhenti pada jajaran pengurus pusat dan wilayah. Setelah pelaksanaan TOT bagi 38 DPW, pembekalan serupa akan diteruskan kepada administrator IT tingkat kabupaten dan kota.

Dengan tahapan tersebut, PPP menargetkan pemanfaatan sistem informasi dapat diterapkan secara berjenjang sehingga pengelolaan data, administrasi, dan pelaporan kegiatan organisasi dapat terhubung dari pusat hingga tingkat daerah.