Indonesia-Singapura Sepakat Bangun Pasar Karbon Berintegritas dan Berkeadilan

JAKARTA - Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama di bidang lingkungan hidup dan aksi iklim melalui penandatanganan dua kesepakatan strategis yang menjadi bagian dari pertemuan bilateral Leaders' Retreat antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta.

Kesepakatan tersebut mencakup Memorandum Saling Pengertian (MoU) tentang Kerja Sama Perlindungan Lingkungan Hidup serta MoU Kolaborasi Kredit Karbon berdasarkan Pasal 6 Persetujuan Paris. Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon yang kredibel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat bersama Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu, serta Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong.

Menteri LH Moh Jumhur Hidayat mengatakan kesepakatan tersebut akan menjadi payung kerja sama yang nantinya diterjemahkan ke dalam berbagai program operasional di bidang lingkungan hidup.

“MoU ini merupakan payung kerja sama yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui berbagai kerja sama yang lebih operasional. Mulai dari perubahan iklim, pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran udara, ekonomi sirkular, hingga pengembangan tata kelola karbon,” ujar Jumhur.

Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan upaya Indonesia memperkuat transformasi ekonomi hijau sekaligus mempercepat pencapaian target pengurangan emisi nasional.

Melalui kerja sama ini, kedua negara akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, melakukan penelitian bersama, pertukaran tenaga ahli, hingga pengembangan proyek percontohan yang berorientasi pada ketahanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, kerja sama kredit karbon berbasis Pasal 6 Persetujuan Paris dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global. Mekanisme tersebut memungkinkan kerja sama internasional dalam pencapaian target pengurangan emisi dengan tetap menjaga integritas lingkungan.

Deputi Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong menegaskan negaranya berkomitmen menjadi mitra terpercaya dalam membangun pasar karbon yang transparan dan saling menguntungkan.

“Nota Kesepahaman ini menandakan tekad Singapura dan Indonesia untuk bekerja sama menyusun kerangka penyaluran pembiayaan iklim ke dalam proyek-proyek berintegritas tinggi,” kata Gan Kim Yong.

Ia menjelaskan, pembiayaan tersebut dapat diarahkan pada berbagai program seperti pelestarian hutan, restorasi ekosistem pesisir, hingga penerapan teknologi rendah emisi yang mampu menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim.

Gan menambahkan, manfaat dari proyek-proyek tersebut juga diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal dan komunitas adat yang selama ini berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Singapura akan menyusun perjanjian pelaksanaan yang mengatur mekanisme otorisasi, verifikasi, transfer hasil mitigasi internasional atau Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs), serta penerapan corresponding adjustment guna menghindari penghitungan ganda dalam pencapaian target pengurangan emisi.

Pemerintah Indonesia menilai kerja sama ini akan memperkuat kredibilitas implementasi Nilai Ekonomi Karbon sekaligus membuka peluang investasi hijau yang lebih luas. Selain memberikan manfaat ekonomi, pasar karbon juga diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan iklim dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia dan Singapura menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.