
JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menyiapkan langkah pengawasan terhadap sektor pertambangan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai optimalisasi pemanfaatan kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta Bareskrim Polri bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) melakukan pendataan ulang terhadap seluruh izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Indonesia.
Pendataan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi perusahaan tambang yang membutuhkan perhatian khusus serta menentukan objek pengawasan berdasarkan tingkat prioritas.
Suyudi menyampaikan bahwa proses inventarisasi akan melibatkan sejumlah satuan kerja di lingkungan Polri.
"Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," ujar Suyudi, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, kepolisian akan mengambil tindakan terhadap berbagai pelanggaran hukum di sektor pertambangan, khususnya kegiatan penambangan tanpa izin yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Di sisi lain, Polri juga berkomitmen memberikan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya mengoptimalkan keuntungan dari pengelolaan aset dan sumber daya milik negara agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo ketika menghadiri kegiatan Tanwir Muhammadiyah sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026).
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, turut menjelaskan maksud arahan Presiden tersebut. Menurutnya, pemerintah menginginkan agar keuntungan dari aset-aset bangsa dapat dikembalikan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam konteks di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70 persen dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70 persen setidaknya kemakmuran rakyat," kata Syahganda.
Ia juga menilai arahan Presiden tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dan merugikan keuangan negara.
Syahganda berharap aparat penegak hukum dapat bergerak cepat sehingga pengelolaan kekayaan nasional benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Tapi yang melanggar tentu Bapak Presiden berharap beliau Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya agar rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan," pungkasnya.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |