
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau kembali pengadaan jasa influencer atau pemengaruh yang menggunakan anggaran negara.
Permintaan tersebut muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan sejumlah paket pengadaan jasa influencer di kedua kementerian dengan total anggaran mencapai Rp14,7 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hasil yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Budi menjelaskan, dorongan tersebut berkaitan dengan temuan ICW mengenai lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Unit kerja tersebut kini berada di bawah Kementerian Kebudayaan.
Selain itu, ICW juga menemukan tiga paket pengadaan jasa serupa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan selama periode 2025 hingga 2026.
Dengan demikian, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang menjadi perhatian dengan akumulasi nilai anggaran sebesar Rp14,7 miliar.
KPK menekankan bahwa evaluasi tidak cukup hanya melihat hasil akhir pengadaan. Kedua kementerian diminta menelusuri seluruh tahapan, mulai dari penyusunan rencana kebutuhan, proses pengadaan hingga pelaksanaan kontrak.
Menurut Budi, langkah tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Selain itu, pemeriksaan menyeluruh juga penting untuk mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan, termasuk dugaan modus tertentu maupun benturan kepentingan.
"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," jelasnya.
Melalui evaluasi tersebut, KPK berharap kementerian terkait dapat memastikan penggunaan anggaran untuk jasa influencer dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai kebutuhan program pemerintah.
KPK juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat dan tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |