ESC : ( Tutup Form )

KPK Soroti Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar, Kemenbud dan KKP Diminta Lakukan Evaluasi


Rabu, 18  November  2026 - 23:20 WIB

KPK Soroti Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar, Kemenbud dan KKP Diminta Lakukan Evaluasi
Foto Berita

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau kembali pengadaan jasa influencer atau pemengaruh yang menggunakan anggaran negara.


Permintaan tersebut muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan sejumlah paket pengadaan jasa influencer di kedua kementerian dengan total anggaran mencapai Rp14,7 miliar.


Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hasil yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.


"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Budi menjelaskan, dorongan tersebut berkaitan dengan temuan ICW mengenai lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Unit kerja tersebut kini berada di bawah Kementerian Kebudayaan.


Selain itu, ICW juga menemukan tiga paket pengadaan jasa serupa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan selama periode 2025 hingga 2026.


Dengan demikian, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang menjadi perhatian dengan akumulasi nilai anggaran sebesar Rp14,7 miliar.


KPK menekankan bahwa evaluasi tidak cukup hanya melihat hasil akhir pengadaan. Kedua kementerian diminta menelusuri seluruh tahapan, mulai dari penyusunan rencana kebutuhan, proses pengadaan hingga pelaksanaan kontrak.


Menurut Budi, langkah tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.


Selain itu, pemeriksaan menyeluruh juga penting untuk mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan, termasuk dugaan modus tertentu maupun benturan kepentingan.


"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," jelasnya.


Melalui evaluasi tersebut, KPK berharap kementerian terkait dapat memastikan penggunaan anggaran untuk jasa influencer dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai kebutuhan program pemerintah.


KPK juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat dan tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.

Editor: Lukman Hakim
  • BERITA TERKAIT

kabarsurya.com di bawah naungan PT. Raja Inti Media merupakan media nasional dalam pemberitaan online yang berkomitmen menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan terpercaya dengan mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional. Mengusung tagline "Hadir Tanpa Batas" untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berita faktual, informatif dan berimbang. Menyajikan berbagai topik berita, mulai dari peristiwa nasional, pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, hingga gaya hidup dan teknologi. Setiap informasi yang dipublikasikan melalui proses verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kualitas berita yang diterima oleh pembaca.

Contact Us


Alamat : Jl. Amanah Perhentian Marpoyan
Kode Pos:
WhatsApp: 082173544002
Email: admin@kabarsurya.com