
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kali ini, penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah dalam perkara dugaan suap untuk menghilangkan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Inspektur Daerah Klaten berinisial AS pada Senin (16/11/2026). Keterangan yang bersangkutan dibutuhkan penyidik untuk menelusuri persoalan laporan keuangan pemerintah daerah yang diduga berkaitan dengan salah satu klaster perkara korupsi tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan AS difokuskan pada dugaan penyimpangan laporan keuangan, termasuk indikasi penghapusan temuan audit BPK melalui pemberian suap kepada oknum pemeriksa.
"Untuk pemeriksaan kepada Inspektur yang dilakukan pada Senin (16/11), ini berkaitan dengan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Klaten karena laporan keuangan ini tentunya berkaitan juga dengan salah satu klaster perkara Klaten, yakni soal dugaan suap untuk melakukan dropping (penghapusan) temuan audit BPK," kata Budi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut KPK, Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk memastikan pengelolaan anggaran dan laporan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Atas dasar kewenangan tersebut, penyidik ingin mengetahui sejauh mana Inspektorat mengetahui dugaan penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran dalam kegiatan pemerintah daerah.
KPK menduga persoalan kelebihan pembayaran tersebut kemudian menjadi bahan negosiasi Bupati Klaten dengan oknum di lingkungan BPK agar catatan penyimpangan dalam hasil pemeriksaan dapat dihapus.
"Inspektorat sebagai lembaga atau entitas yang punya tugas kewenangan untuk melakukan pengawasan di internal Pemerintah Kabupaten Klaten semestinya tahu terkait dengan dugaan penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan adanya kelebihan bayar, dan kemudian oleh Bupati dinegosiasikan kepada oknum di BPK untuk dilakukan dropping," ungkap Budi.
Kasus yang menyeret sejumlah pejabat di Kabupaten Klaten tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026.
Dalam operasi itu, penyidik mengamankan Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah berinisial ALH, serta 21 orang lainnya.
Sehari setelah penindakan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni HWI, ALH, dan MAW yang merupakan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Penyidik kemudian memetakan perkara tersebut ke dalam lima klaster dugaan korupsi. Selain praktik suap untuk mengatur hasil pemeriksaan BPK, penyidikan turut menyasar dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD), serta pungutan yang berkaitan dengan upah pungut.
Sejak 27 Oktober 2026, KPK telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan keterangan dan memperkuat konstruksi perkara.
Pemeriksaan terhadap Inspektur Daerah Klaten menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap bagaimana dugaan penyimpangan keuangan daerah berlangsung, termasuk menelusuri proses yang diduga digunakan untuk menghilangkan temuan audit BPK.
KPK masih terus mendalami keterangan para saksi guna mengungkap peran masing-masing pihak dalam rangkaian dugaan korupsi tersebut.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |