
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi tata kelola kerja sama pengelolaan migas yang melibatkan PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dan PT Pertamina EP. Dalam penyidikan perkara yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun tersebut, penyidik menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi, Selasa (17/11/2026).
Pemanggilan TAT telah masuk dalam agenda penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pemeriksaan direncanakan berlangsung di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung sekitar pukul 10.00 WIB.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya agenda pemeriksaan tersebut.
"Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja," ujar Anang di Jakarta, Selasa.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan kerja sama operasi (KSO) pengelolaan sumur minyak antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP dalam kurun waktu 2009 hingga 2024.
Penyidikan yang kini ditangani Jampidsus Kejagung tersebut merupakan pengambilalihan perkara dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Penyidik tengah menelusuri proses pembentukan perusahaan daerah hingga pelaksanaan kerja sama pengelolaan migas tersebut.
Anang mengungkapkan, dalam proses kerja sama ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran prosedur. Salah satunya berkaitan dengan pembentukan perusahaan yang dinilai tidak memenuhi mekanisme perizinan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, kerja sama tersebut diduga tidak melalui persetujuan DPRD serta mengabaikan mekanisme perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD. Mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," jelas Anang.
Dampak dari dugaan penyimpangan tata kelola tersebut disebut tidak hanya dirasakan perusahaan daerah. PT Pertamina EP juga dilaporkan mengalami kerugian akibat pelaksanaan kerja sama tersebut.
Kejagung memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp2 triliun. Nilai tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam mengungkap keseluruhan konstruksi perkara.
"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," imbuhnya.
Hingga kini, penyidik Jampidsus masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses kerja sama tersebut. Pemeriksaan terhadap TAT menjadi bagian dari upaya pendalaman penyidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan migas di Kota Bekasi.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |