Pemerintah Siapkan Rp26,3 Triliun untuk Bangun 100 Sekolah Rakyat pada 2027

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,301 triliun pada 2027 untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun depan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kuswarda, menyampaikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga sekaligus membiayai sebagian uang muka pembangunan tahap keempat.

"Alokasi tersebut ditujukan untuk pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat pada tahap III serta sebagian kebutuhan awal pembangunan tahap IV," ujar Kuswarda saat rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (6/7/2026).

Selain pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah juga menganggarkan Rp2,5 triliun untuk merevitalisasi sekitar 471 sekolah keagamaan. Program itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan berbasis keagamaan di berbagai daerah.

Di sisi lain, anggaran sebesar Rp1,156 triliun disiapkan untuk rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak bencana, termasuk penanganan pascabencana di Pulau Sumatera.

Kuswarda menjelaskan, pagu anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis juga akan dimanfaatkan untuk melanjutkan sejumlah proyek strategis lainnya. Beberapa di antaranya pembangunan dan penyelesaian perguruan tinggi, rumah sakit, pasar, stadion, tempat ibadah, kawasan cagar budaya, hingga pembangunan shelter tsunami.

Menurutnya, berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan mempercepat pemulihan infrastruktur di daerah yang terdampak bencana.

Meski demikian, Kuswarda mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada 2027 sebenarnya mencapai Rp50,876 triliun. Sementara pagu indikatif yang telah dialokasikan pemerintah baru sebesar Rp31,533 triliun atau sekitar 62 persen dari total kebutuhan.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan anggaran yang perlu dipenuhi agar seluruh program prioritas dapat direalisasikan secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.