Pemerintah Susun Strategi Baru Benahi Pariwisata Bali, Infrastruktur Dasar Jadi Fokus Utama

BALI - Pemerintah mulai menyusun langkah percepatan untuk memperkuat fondasi pariwisata Bali melalui pembangunan infrastruktur dasar dan penataan kawasan wisata. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga guna menentukan proyek prioritas yang dapat segera dijalankan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kebutuhan penguatan infrastruktur menjadi semakin penting seiring meningkatnya aktivitas wisata di Pulau Dewata.

Usulan pembentukan kelompok kerja tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengembangan wilayah Bali yang melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah.

Menurut Widiyanti, tim lintas sektor diperlukan agar berbagai persoalan yang selama ini menghambat perkembangan pariwisata Bali dapat ditangani secara terpadu, mulai dari masalah lingkungan hingga konektivitas kawasan.

Kajian yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah menunjukkan Bali membutuhkan investasi besar untuk memperkuat sektor pendukung pariwisata.

Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas energi, transportasi, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas penunjang destinasi wisata.

Nilai kebutuhan investasi diperkirakan berada pada kisaran 16,4 miliar hingga 24,7 miliar dolar AS, atau sekitar Rp295 triliun sampai Rp444 triliun.

Pemerintah menilai pembangunan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga agar pertumbuhan pariwisata tetap ramah lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi lebih luas.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di sejumlah kawasan wisata.

Kementerian Pariwisata mendorong percepatan pengelolaan sampah melalui berbagai pendekatan, seperti penanganan sampah laut, perbaikan sistem pengelolaan di TPA Suwung, serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis masyarakat.

Sektor usaha wisata seperti hotel, restoran, dan kafe juga diminta memperkuat penerapan pemilahan sampah agar pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari standar operasional industri pariwisata.

Pemerintah juga menyiapkan strategi untuk mengurangi kepadatan wisatawan yang selama ini terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan.

Pengembangan destinasi alternatif diarahkan ke wilayah Bali Barat, Bali Utara, Bali Timur, serta kawasan sekitar Banyuwangi.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pengembangan Bali harus didukung perencanaan kawasan yang terintegrasi.

Menurutnya, pembangunan destinasi baru harus berjalan seiring dengan peningkatan transportasi, layanan dasar, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada pengendalian tata ruang.

Integrasi rencana tata ruang dengan sistem perizinan digital dinilai penting agar pembangunan akomodasi wisata tidak mengorbankan kawasan hijau atau melanggar aturan pemanfaatan lahan.

Pemerintah juga memastikan usaha pariwisata harus memenuhi ketentuan administrasi sebelum dapat berkembang dan dipasarkan melalui berbagai platform perjalanan.

Di sisi lain, pemerintah melihat sektor wisata kapal pesiar memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Keberadaan fasilitas seperti Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang menjadi modal awal untuk menarik lebih banyak kunjungan kapal pesiar internasional.

Dengan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan, pemerintah berharap Bali tetap menjadi destinasi kelas dunia yang tumbuh secara berkelanjutan.