HP Gratis dari Pemerintah Tak Berlaku untuk Semua Warga, Mensos Ungkap Prioritas Penerima

JAKARTA - Rencana pemerintah menyediakan telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung akses layanan digital masyarakat tidak akan diberikan kepada seluruh warga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut masyarakat yang belum memiliki HP akan menjadi prioritas dalam skema bantuan tersebut.

Menurut Gus Ipul, penentuan penerima nantinya akan mengacu pada hasil asesmen dan data terbaru agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Ya nanti tentu diprioritaskan yang belum memiliki,” kata Gus Ipul saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kriteria penerima bantuan HP gratis.

Ia menjelaskan, rencana tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, termasuk untuk mempermudah penggunaan layanan perbankan dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Dalam menentukan penerima bantuan, pemerintah berencana memanfaatkan data perlindungan sosial yang terus diperbarui. Sistem tersebut juga diarahkan untuk memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition serta data biometrik.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat membantu pemerintah memverifikasi identitas penerima secara lebih akurat. Dengan demikian, pendataan tidak hanya mengandalkan nama dan alamat, tetapi juga dapat diperkuat melalui identifikasi penerima.

Meski begitu, Gus Ipul belum menjelaskan secara terperinci persyaratan akhir bagi masyarakat yang berhak memperoleh HP gratis. Ia menegaskan bahwa pembaruan dan keakuratan data menjadi hal penting sebelum program tersebut direalisasikan.

“Yang paling penting hari ini adalah data yang semakin akurat itu,” ujarnya.

Terkait kebutuhan anggaran, Gus Ipul mengaku belum mengetahui besaran dana yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Pemerintah juga belum menetapkan sumber pembiayaan maupun instansi yang akan bertanggung jawab atas pengadaan perangkat.

“Wah itu belum tahu ya, nanti dilihat dulu kondisinya,” katanya ketika ditanya mengenai anggaran program.

Jadwal pelaksanaan bantuan HP gratis juga belum dipastikan, termasuk kemungkinan realisasinya pada 2026. Menurut Gus Ipul, pemerintah masih menunggu perkembangan pembahasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menambahkan, pembahasan khusus lintas kementerian mengenai rencana tersebut belum dilakukan. Adapun keterlibatan masing-masing lembaga nantinya akan menyesuaikan keputusan pemerintah, dengan Kementerian Sosial dipastikan turut berkoordinasi dalam pelaksanaannya.

Gus Ipul menjelaskan, gagasan pemberian HP gratis tidak hanya ditujukan untuk mendukung penyaluran bansos. Pemerintah juga ingin memperluas kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik berbasis digital.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat membantu memperbaiki proses pendataan sekaligus meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan. Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah ketidaksesuaian antara identitas penerima yang tercatat dengan orang yang menerima bantuan di lapangan.

Dalam sejumlah kasus, bantuan yang seharusnya diterima individu yang terdaftar justru diterima anggota keluarga lain, seperti anak atau cucu. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembaruan data dan penguatan sistem verifikasi.

Selain memperbaiki sistem pendataan, pemerintah juga terus melakukan pembaruan terhadap daftar penerima bantuan sosial. Gus Ipul menyebut, proses pemutakhiran data selama dua tahun terakhir telah menghasilkan hampir empat juta keluarga penerima manfaat baru.

Ia menilai keterbukaan terhadap koreksi data menjadi bagian penting dalam memperbaiki ketepatan penyaluran bansos. Masyarakat pun didorong untuk melaporkan apabila terdapat data penerima yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Ayo (data penerima) ini dikoreksi. Banyak sudah yang mengkoreksi, banyak juga yang mulai mengundurkan diri karena merasa tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos,” tegasnya.

Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat, didukung penggunaan teknologi digital dan data yang lebih mutakhir, dapat meningkatkan ketepatan sasaran serta efisiensi penyaluran bantuan.

Meski demikian, hingga saat ini kriteria lengkap penerima, besaran anggaran, mekanisme pengadaan, dan jadwal pembagian HP gratis masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah.