Prabowo Dorong Digitalisasi Pemerintahan untuk Wujudkan Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki pelayanan publik, termasuk memastikan program perlindungan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Prabowo menyampaikan bahwa penerapan Government Technology harus terus dikembangkan untuk mendukung berbagai program pemerintah.

Salah satu fokus utama adalah digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) melalui integrasi berbagai data pemerintah. Dengan sistem yang lebih terhubung, pemerintah dapat menghindari kesalahan penyaluran bantuan serta meningkatkan akurasi penerima manfaat.

"Jangan sampai orang yang mampu tetap menerima bantuan hanya karena data belum diperbarui. Sebaliknya, jangan sampai masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan karena tidak mengenal pejabat atau terkendala proses birokrasi," ujar Prabowo.

Presiden juga menekankan agar masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi data saat mengakses berbagai layanan pemerintah. Menurutnya, sistem digital harus mampu menyederhanakan pelayanan dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia.

Melalui digitalisasi, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga informasi penerima bantuan akan diintegrasikan dengan sistem perlindungan yang memiliki standar keamanan kuat.

Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah dilakukan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi. Dari pelaksanaan tersebut, sekitar 12 juta kepala keluarga telah melakukan pendaftaran dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial.

Prabowo menilai sistem data yang akurat akan membantu pemerintah mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Kalau sistem kita akurat, target nol persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, serta kolaborasi antarinstansi.

Menurutnya, digitalisasi pemerintahan merupakan bagian dari reformasi tata kelola. Teknologi menjadi pendukung, sementara keberhasilan pelaksanaannya ditentukan oleh kesiapan organisasi dan pola kerja pemerintah.

Ia menjelaskan, transformasi digital perlindungan sosial akan menggabungkan identitas digital, pertukaran data terpercaya, pembayaran digital, serta portal layanan perlindungan sosial dalam satu sistem terpadu.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan layanan publik yang lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Rini menambahkan, upaya digitalisasi bukan hanya bertujuan mengubah proses bantuan sosial menjadi berbasis teknologi, tetapi juga membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan efektif.