Prabowo Luncurkan Perlinsos Digital 10 November, 11,5 Juta KK Sudah Terdaftar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program perlindungan sosial (perlinsos) digital pada 10 November 2026. Program ini disiapkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan rencana peluncuran tersebut setelah melaporkan perkembangan program kepada Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut Luhut, penerapan sistem digital diharapkan dapat menciptakan penyaluran bantuan yang lebih adil sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya.

Pemerintah juga berencana mengarahkan penyaluran bantuan semakin berbasis transfer tunai langsung kepada penerima, bukan lagi melalui subsidi terhadap produk tertentu.

“Pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut.

Anggota DEN, Mochamad Firman Hidayat, mengungkapkan uji coba perlinsos digital telah menjangkau seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia.

Hingga 20 Oktober 2026, tercatat sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah masuk dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah melibatkan sekitar 775.000 agen perlinsos yang membantu masyarakat menjalani proses pendaftaran.

Sementara itu, jumlah pendaftar melalui portal perlinsos dilaporkan telah melampaui 600.000 orang setiap hari.

DEN juga melaporkan hasil kajian uji coba perlinsos digital di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil kajian tersebut, penggunaan sistem digital dinilai dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima bantuan.

Firman menyebut kesalahan berupa masyarakat yang berhak tetapi tidak menerima bantuan (exclusion error) turun sebesar 24,1 persen.

Adapun kesalahan berupa penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria (inclusion error) dilaporkan berkurang sebesar 4,1 persen.

Menurut Firman, hasil tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Peluncuran pada 10 November mendatang menjadi tahapan penting bagi pemerintah dalam mendorong sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, dengan sasaran utama memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.