Purbaya: APBN 2025 Jaga Ekonomi Tetap Tangguh dan Kesejahteraan Meningkat

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pelaksanaan APBN 2025 mampu menopang ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai pengambilan keputusan atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, Kamis (27/8/2026).

Ia menyebut sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi dan sosial Indonesia mengalami perbaikan sepanjang 2025. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 tercatat 4,85 persen, turun dari 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan juga terjadi pada angka kemiskinan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan berada di 8,25 persen, lebih rendah dibandingkan 8,57 persen pada September 2024.

Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen. Inflasi tercatat 2,92 persen, sementara defisit anggaran berada di level 2,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain indikator ekonomi, Purbaya menyoroti capaian pemerintah dalam mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-10 secara berturut-turut sejak LKPP 2016.

Menurut Purbaya, predikat tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin menjadikan opini WTP sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran.

Pemerintah juga akan menindaklanjuti berbagai masukan dan rekomendasi DPR yang telah disepakati dalam UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2025.

Purbaya menilai rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan APBN dan keuangan negara pada periode berikutnya.