Bidik Ekonomi Tumbuh 6 Persen pada 2027, Kemenkeu Siapkan Tiga Strategi Fiskal

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis perekonomian Indonesia mampu mencapai pertumbuhan sebesar 6 persen pada 2027. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi fiskal dengan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penggerak ekonomi nasional.

Langkah ini dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi prospek pertumbuhan berbagai negara. Perubahan arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat, fluktuasi harga energi, hingga dinamika perdagangan internasional menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi.

Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menilai Indonesia masih memiliki peluang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, pemerintah tetap harus memperhitungkan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

"Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis," ujar Wahyu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk Outlook Ekonomi 2027 di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut Wahyu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih memberikan dukungan terhadap prospek pertumbuhan. Hal tersebut terlihat dari inflasi yang relatif terkendali, neraca perdagangan yang mencatat surplus, cadangan devisa yang memadai, serta pertumbuhan kredit yang berada pada level dua digit.

Pemerintah juga melihat perkembangan kinerja APBN hingga September sebagai salah satu indikator positif dalam menjaga ketahanan ekonomi.

Pada periode tersebut, penerimaan negara tercatat tumbuh 25,5 persen, sementara belanja negara meningkat 19 persen. Selain itu, keseimbangan primer berhasil membukukan surplus sebesar Rp125,5 triliun.

Wahyu menjelaskan, APBN akan terus dioptimalkan untuk menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong aktivitas produktif.

Dalam menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah akan mempertahankan peran APBN sebagai peredam gejolak atau shock absorber. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan stabilitas harga.

Di sisi lain, percepatan belanja produktif juga menjadi perhatian agar anggaran negara dapat memberikan dampak lebih besar terhadap investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen, Kemenkeu menyiapkan tiga pendekatan utama, yaitu pragmatis, transformatif, dan diplomatis.

Pendekatan pragmatis diarahkan untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi yang sudah berjalan, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Pemerintah akan memberikan dukungan fiskal terhadap sektor-sektor produktif, seperti industri manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Percepatan realisasi belanja serta pemberian insentif diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kesempatan kerja, dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Berikutnya, pendekatan transformatif dilakukan melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal dengan sektor keuangan. Fokusnya mencakup peningkatan investasi, percepatan industrialisasi, serta pengembangan industri yang berorientasi ekspor.

Sementara pendekatan diplomatis difokuskan pada perluasan akses pasar internasional. Pemerintah berupaya membuka peluang perdagangan, menarik investasi asing, serta memperluas kesempatan kerja melalui kerja sama dengan berbagai negara.

Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Adapun belanja negara direncanakan mencapai Rp4.106,3 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung sejumlah program prioritas pembangunan nasional.

Sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar dengan anggaran Rp824 triliun. Selanjutnya, perlindungan sosial mendapatkan Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun.

Dari sisi penerimaan, sektor perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi sekitar 75 persen.

Namun, pemerintah juga perlu memperluas basis penerimaan pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan sektor usaha. Dengan demikian, peningkatan penerimaan negara diharapkan berjalan seiring dengan penguatan perekonomian nasional.

Dalam forum yang sama, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional, Luthfi Ridho, menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Menurutnya, perubahan suku bunga internasional dapat memengaruhi arus modal serta pergerakan nilai tukar rupiah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi disusun secara terukur dan mampu merespons perubahan kondisi global.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani. Ia menilai kepastian kebijakan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberanian dunia usaha dalam merealisasikan investasi.

Aviliani menyebut APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Namun, peran tersebut perlu diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta.

Ia juga mendorong pemerintah memperluas keterhubungan perusahaan besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan berkelanjutan serta pemberian insentif kepada perusahaan yang membantu UMKM masuk dalam rantai pasok industri.

Dengan dukungan kebijakan fiskal yang terukur, koordinasi antarlembaga, serta peningkatan partisipasi dunia usaha, pemerintah berharap target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dapat diwujudkan.

Optimalisasi APBN pun diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat investasi, konsumsi, dan kapasitas produksi dalam jangka panjang.