Mardiono Ungkap Alasan Taj Yasin dan Agus Suparmanto Dinonaktifkan dari Struktur PPP

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menjelaskan alasan perubahan susunan kepengurusan partai yang berdampak pada posisi Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dan Agus Suparmanto. Keduanya dinilai tidak menjalankan aktivitas organisasi secara aktif sejak Muktamar PPP pada September 2025.

Mardiono menegaskan, perubahan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi internal untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Ia membantah bahwa langkah tersebut merupakan pemecatan terhadap kedua pengurus.

Menurut Mardiono, persoalan internal PPP telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun. Meski sebelumnya sempat dilakukan rekonsiliasi setelah muncul perbedaan pandangan, aktivitas organisasi dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

"Ini adalah proses politik internal. Sekali lagi ini proses politik internal," kata Mardiono kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Mardiono mengungkapkan bahwa setelah rekonsiliasi dan pengajuan perubahan kepengurusan ke Kementerian Hukum, kedua pengurus tersebut disebut tidak aktif mengikuti kegiatan resmi partai.

Ia menyebut sejumlah agenda yang tidak dihadiri, mulai dari rapat harian, rapat koordinasi, kegiatan sosial, hingga peringatan hari besar Islam yang diselenggarakan PPP.

Salah satu agenda yang disoroti adalah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar pada Februari 2026. Menurut Mardiono, forum tersebut merupakan agenda penting karena berada pada posisi tertinggi kedua setelah muktamar.

Kegiatan itu dihadiri para ketua, sekretaris, serta anggota fraksi PPP dari berbagai daerah. Namun, Mardiono menyebut Taj Yasin dan Agus Suparmanto tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Ia juga menyinggung adanya surat dari Sekretaris Jenderal PPP kepada Polda Sulawesi Selatan yang menyebut kegiatan Mukernas tersebut ilegal dan meminta agar dihentikan.

Persoalan internal partai, menurut Mardiono, tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Ketidakhadiran kedua pengurus juga disebut berlangsung dalam sejumlah kegiatan konsolidasi organisasi di daerah.

Ia mencontohkan agenda Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek Nasional) bagi anggota fraksi PPP yang digelar di Bali. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin partai yang dapat dilaksanakan hingga tiga kali dalam setahun.

Selain itu, Mardiono mengklaim keduanya tidak menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab) yang berlangsung di sejumlah daerah.

Persoalan semakin berkembang setelah hasil konsolidasi partai di daerah disebut dipersoalkan oleh kedua pihak.

Mardiono bahkan menuding terdapat penggunaan kop surat dan stempel organisasi yang tidak sesuai dengan dokumen resmi partai.

Ia mengatakan persoalan tersebut pernah dilaporkan oleh kantor Sekretariat DPP PPP kepada Polda Metro Jaya karena dinilai berkaitan dengan ketidaksesuaian nomor register, kop surat, dan stempel.

Mardiono menjelaskan, dorongan untuk melakukan perubahan kepengurusan semakin kuat setelah partai menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sebanyak tiga kali.

Menurutnya, restrukturisasi diperlukan agar persoalan internal tidak menghambat konsolidasi organisasi, terutama dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.

Ia kembali menegaskan bahwa perubahan posisi Taj Yasin dan Agus Suparmanto bukan merupakan pemecatan, melainkan langkah penataan organisasi.

"Jadi tidak ada istilah dipecat itu sebenarnya tidak ada. Tapi ini adalah restrukturisasi, melakukan sebuah efektivitas dalam kendali kepengurusan agar efektif," ujar Mardiono.

Terkait pengisian jabatan Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum, Mardiono menyebut proses penentuan pengganti masih berlangsung. Untuk sementara, tugas kedua posisi tersebut telah dijalankan oleh pengurus lainnya agar aktivitas partai tetap berjalan.

Ia juga memastikan bahwa perubahan susunan kepengurusan tidak akan mengganggu persiapan PPP menghadapi Pemilu 2029.

Menurut Mardiono, berbagai agenda organisasi selama ini tetap berjalan meskipun kedua pengurus tersebut tidak aktif mengikuti kegiatan partai.

"Daerah-daerah mendesak agar supaya lebih efektif lagi segera dilakukan restrukturisasi," pungkasnya.