Singapura Panggil 10 Perusahaan Sawit RI Terkait Karhutla, Rosan Tegaskan Investasi Tetap Terbuka

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memastikan peluang investasi dan kerja sama ekonomi dengan Singapura tetap berjalan di tengah langkah pemerintah negara tersebut memanggil sejumlah pimpinan perusahaan perkebunan dan kehutanan terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, pemanggilan terhadap perwakilan 10 korporasi tersebut seharusnya dapat menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi, terutama dalam menangani persoalan lingkungan.

Menurut Rosan, Indonesia memandang upaya penyelesaian karhutla sebagai kepentingan bersama yang membutuhkan kerja sama lintas negara.

Ia menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Rosan juga menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi investor Singapura untuk mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia. Komitmen tersebut, kata dia, tidak berubah meskipun terdapat perkembangan terkait pemanggilan sejumlah perusahaan perkebunan.

Sebelumnya, Pemerintah Singapura melalui Badan Lingkungan Nasional (NEA) memanggil para eksekutif dari 10 perusahaan perkebunan dan kehutanan di Gedung The Treasury pada Rabu (28/10/2026).

Perusahaan-perusahaan tersebut tercatat memiliki keterkaitan dengan aktivitas perkebunan dan kehutanan di Indonesia, baik melalui konsesi lahan maupun entitas yang terafiliasi.

Pemanggilan dilakukan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA).

Sejumlah perusahaan yang disebut dalam agenda tersebut antara lain Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Wilmar International, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, serta grup Sinar Mas/Asia Pulp & Paper (APP).

Dalam proses tersebut, NEA meminta dokumen dan penjelasan perusahaan mengenai langkah pencegahan serta penanganan kebakaran di area konsesi masing-masing.

Menanggapi perkembangan itu, Rosan mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pemerintah Singapura tetap berlangsung. Bahkan, ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura untuk membahas komitmen kerja sama kedua negara.

Pemerintah Indonesia, lanjut Rosan, siap memperkuat koordinasi agar hubungan ekonomi dan peningkatan investasi tetap berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan.

Ia juga menyatakan keterbukaan Indonesia untuk menerima masukan dari Singapura maupun memberikan pandangan terkait langkah-langkah yang dapat dikerjakan bersama.

Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar kepentingan Indonesia dan negara-negara tetangga dapat terjaga, terutama dalam menghadapi persoalan lingkungan yang dampaknya dapat melintasi batas wilayah negara.

Dengan demikian, pemerintah berharap persoalan karhutla tidak menjadi penghambat hubungan ekonomi kedua negara, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dalam bidang investasi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.