Digitalisasi Bansos Akan Diperluas Secara Nasional, Pemerintah Matangkan Integrasi Sistem

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan transformasi digital bantuan sosial agar tidak berhenti pada tahap uji coba, melainkan diterapkan secara nasional dan terintegrasi.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa program uji coba digitalisasi bansos yang telah berjalan di 42 kabupaten/kota, ditambah Kota Batam serta Provinsi Bali, telah memberikan sejumlah pembelajaran penting. Di antaranya adalah percepatan proses penyaluran bantuan serta peningkatan transparansi data penerima.

Menurutnya, keberhasilan tahap uji coba tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penguatan kebijakan, regulasi, kesiapan teknologi, serta integrasi data antarinstansi agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Transformasi digital bantuan sosial harus menjadi sistem yang kuat dan berkesinambungan. Hasil uji coba sudah menunjukkan manfaatnya, dan kini perlu diperkuat melalui kebijakan dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Rini dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Rini menjelaskan terdapat beberapa langkah lanjutan yang akan dilakukan pemerintah, mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan pengelola perlindungan sosial, penegasan peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, hingga penguatan sistem pemerintahan digital berbasis teknologi (GovTech).

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong penyempurnaan regulasi, termasuk percepatan pembahasan aturan mengenai pemerintah digital. Dari sisi teknis, transformasi dilakukan dengan menyederhanakan proses penyaluran bantuan sosial dari sembilan tahapan menjadi tiga tahap utama.

Penguatan interoperabilitas data, pemanfaatan infrastruktur digital publik, serta keamanan siber juga menjadi bagian penting dalam persiapan implementasi skala nasional.

Dalam pelaksanaannya di daerah, pemerintah meminta dukungan aktif dari pemerintah daerah dan aparatur lapangan agar proses pendataan masyarakat penerima bantuan dapat berjalan lebih cepat dan akurat, termasuk untuk kelompok rentan.

Rini juga menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami mekanisme pendataan, kanal resmi yang digunakan, serta memastikan seluruh layanan tidak dipungut biaya untuk mencegah potensi penipuan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungan terhadap percepatan digitalisasi bansos dan menegaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut perluasan uji coba di 43 daerah menjadi langkah penting sebelum implementasi penuh secara nasional yang ditargetkan dapat dimulai pada Oktober 2026.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga, peningkatan keamanan data, serta pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Pemerintah berharap transformasi digital ini dapat menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih transparan, akurat, dan efisien, sekaligus memperkuat kualitas layanan publik di Indonesia.