Pemerintah Andalkan Data BPS untuk Susun Strategi Ekonomi dan Jaga Daya Beli

JAKARTA - Pemerintah memperkuat kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan agar keputusan yang diambil lebih sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan pentingnya data statistik sebagai dasar untuk mengevaluasi perekonomian sekaligus menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan.

Menurutnya, pemantauan data perlu terus ditingkatkan agar perubahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat teridentifikasi secara lebih menyeluruh. Pemerintah juga berencana memperluas pertukaran informasi antara BPS dan kementerian maupun lembaga terkait.

Dradjad menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran ekonomi yang lebih lengkap sehingga kebijakan yang dirancang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah menilai daya beli masyarakat Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Salah satu indikator yang disoroti adalah perkembangan sektor transportasi dan pariwisata yang mencatat pertumbuhan tinggi.

Selain itu, transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dilaporkan mengalami peningkatan signifikan, bahkan mencapai pertumbuhan di atas 100 persen.

Dradjad menjelaskan bahwa perkembangan tersebut perlu dilihat bersama perubahan cara masyarakat berbelanja, termasuk meningkatnya aktivitas transaksi melalui lokapasar atau marketplace.

Menurutnya, pergeseran pola konsumsi ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam membaca kondisi daya beli masyarakat. Karena itu, data BPS dinilai penting untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan konsumsi yang terjadi.

Di sisi lain, pemerintah juga mencermati kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dradjad menyebut daerah yang memiliki basis industri pengolahan kuat dan didukung kawasan industri yang berkembang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun strategi pertumbuhan ekonomi berikutnya. Selain memperkuat sektor industri, pemerintah juga menilai kinerja ekspor neto atau selisih ekspor dan impor perlu mendapat perhatian.

Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor agar potensi ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain pertumbuhan ekonomi dan daya beli, persoalan inflasi juga menjadi perhatian pemerintah. Dradjad menjelaskan bahwa tekanan inflasi di Indonesia kerap dipengaruhi oleh sisi biaya dan pasokan, atau dikenal sebagai cost-push inflation.

Dalam kondisi tersebut, kenaikan harga dapat terjadi ketika biaya produksi meningkat atau ketersediaan barang tidak mencukupi kebutuhan pasar.

Oleh sebab itu, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan permintaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan upaya menjaga kelancaran produksi dan distribusi barang.

Pemerintah menilai ketersediaan pasokan yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas harga, terutama ketika permintaan masyarakat tetap tinggi.

Penguatan koordinasi tersebut turut melibatkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti beserta sejumlah pejabat dari BPS dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Melalui pertukaran data dan penyelarasan informasi antarlembaga, pemerintah berharap proses perumusan kebijakan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Pemanfaatan data statistik diharapkan tidak hanya membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga, mempertahankan daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.