Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Meski ICP Tembus US$112 per Barel

JAKARTA Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan meskipun harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) melonjak hingga 112,81 dolar AS per barel pada September 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung saat menghadiri acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Juda menegaskan bahwa pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya ditanya mengenai kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar di tengah meningkatnya harga minyak dunia.

Meski demikian, pemerintah akan kembali melakukan perhitungan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap kondisi fiskal negara.

Juda menambahkan, pemerintah tidak berencana meningkatkan besaran subsidi BBM ataupun memperlebar defisit anggaran sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak tersebut.

Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga akan mengarahkan kebijakan subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Langkah ini diharapkan membuat dukungan anggaran negara lebih terfokus kepada kelompok yang berhak menerimanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan ICP September 2026 sebesar 112,81 dolar AS per barel. Angka tersebut meningkat 23,38 dolar AS dibandingkan harga pada Agustus 2026 yang tercatat sebesar 89,43 dolar AS per barel.

Penetapan harga minyak mentah tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa peningkatan ICP tidak terlepas dari perkembangan pasar minyak global.

Menurutnya, ketidakpastian geopolitik serta meningkatnya risiko gangguan pasokan menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan harga minyak mentah.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menyatakan akan tetap menjaga kebijakan harga BBM bersubsidi sembari memperhitungkan dampaknya terhadap anggaran negara dan mengupayakan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.