PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Penuh Waktu, Damkar hingga Nakes Masuk Skema

JAKARTA - Kesempatan perubahan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu tidak hanya ditujukan bagi guru. Pemerintah juga memasukkan sejumlah profesi pelayanan publik, mulai dari tenaga kesehatan, dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP hingga tenaga teknis lainnya dalam kebijakan pengangkatan tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan keputusan mengenai perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah dirumuskan setelah melalui pembahasan lintas sektor bersama sejumlah pihak terkait.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Menurut Prasetyo, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan penataan kepegawaian, khususnya bagi pegawai yang sebelumnya berstatus PPPK paruh waktu.

"Yang pertama, sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, cakupan kebijakan tersebut mengalami perluasan. Jika sebelumnya perhatian lebih banyak tertuju kepada tenaga pendidik, kini pemerintah juga mempertimbangkan pegawai dari berbagai bidang pelayanan masyarakat.

Profesi yang masuk dalam cakupan tersebut meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran, anggota Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, serta tenaga teknis dan tenaga pelaksana lainnya.

Prasetyo menilai sejumlah profesi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik. Petugas pemadam kebakaran, misalnya, tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga membantu masyarakat menghadapi berbagai kondisi darurat.

"Ya, itu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ya, kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan, ya, menyebutnya ya, atau tenaga pelaksana lain," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyebut keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang yang melibatkan berbagai sektor. Persoalan kepegawaian, menurutnya, membutuhkan koordinasi antarlembaga sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat dirumuskan secara menyeluruh.

"Dan alhamdulillah setelah melakukan diskusi yang cukup panjang lintas sektor karena memang masalah kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, nah, ada beberapa kesepakatan yang alhamdulillah hari ini sudah bisa kita rumuskan," pungkasnya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diharapkan dapat mencakup lebih banyak kelompok tenaga pelayanan publik.

Namun, rincian teknis pelaksanaan, termasuk jumlah pegawai yang akan diangkat, tahapan penetapan, jadwal, serta persyaratan masing-masing profesi, masih perlu diperjelas melalui kebijakan resmi pemerintah.