Kejagung Periksa Direksi BUMN dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

JAKARTA - Penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang ikut dimintai keterangan merupakan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direksi BUMN berinisial DSK, yang tercatat menjabat pada periode 2017-2026, diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kamis (10/9/2026).

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG untuk periode 2025-2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan DSK termasuk dalam sejumlah saksi yang dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan.

Menurut Anang, pemeriksaan terhadap para saksi diperlukan untuk memperkuat bukti sekaligus melengkapi proses pemberkasan perkara.

“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Anang, Kamis.

Selain DSK, penyidik juga meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan program tersebut.

Berdasarkan informasi Kejaksaan Agung, saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik antara lain:

 - DP dari Yayasan KS.

- FD dari Yayasan MBB.

- M dari Yayasan MBB.

- TP dari Badan Gizi Nasional (BGN).

- NS dari Yayasan IFSR.

Dalam daftar tersebut, DSK dari unsur direksi BUMN juga diperiksa sebagai saksi.

Kejagung menegaskan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak yang diperiksa telah dinyatakan bersalah.

Anang menegaskan proses hukum dalam perkara tersebut dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas.

Kejaksaan juga menyatakan penyidikan tetap memperhatikan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026 kini terus didalami. Pemeriksaan terhadap saksi dari berbagai unsur dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai pengelolaan program tersebut serta menguatkan alat bukti dalam perkara.