Kemenkes: 174.694 Kasus ISPA Tercatat di Wilayah Terdampak Karhutla

JAKARTA - Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) terjadi di tujuh provinsi yang terdampak karhutla.

Data tersebut dihimpun sejak Agustus hingga 21 September 2026. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, mengatakan sebagian besar pasien telah kembali sehat.

“Kasus ISPA pada wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan ini, kita lihat ada 174.694 kasus dari Agustus sampai 21 September kemarin, dan untuk hari ini ada 4.533, jadi yang sisanya sudah sembuh atau sehat kembali,” kata Then di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Dari keseluruhan kasus tersebut, 40.363 kasus dialami oleh balita. Data tersebut berasal dari tujuh provinsi yang mencakup 63 kabupaten/kota.

Menurut Then, kelompok usia balita menjadi salah satu perhatian dalam penanganan dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla.

Paparan asap dari kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berpotensi memicu ISPA. Masyarakat yang terpapar juga dapat mengalami sejumlah keluhan kesehatan, seperti batuk, pilek, sesak napas hingga radang tenggorokan.

Iritasi pada mata juga dapat terjadi. Gejalanya antara lain mata menjadi merah, gatal, dan terasa perih.

Paparan asap juga disebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan lain, termasuk penyakit jantung dan stroke. Pada kelompok lanjut usia, paparan tersebut juga dapat berkaitan dengan peningkatan tekanan darah.

Untuk mengurangi risiko kesehatan, Kemenkes melakukan sejumlah langkah di wilayah terdampak. Upaya tersebut antara lain memberikan edukasi kepada masyarakat, memantau penyakit yang berkaitan dengan karhutla, serta melakukan surveilans terhadap kualitas udara.

Kemenkes juga menerbitkan surat kewaspadaan kepada dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar kesiapan layanan dapat ditingkatkan selama kondisi Karhutla berlangsung.

Pemerintah mengimbau masyarakat di wilayah yang terdampak asap untuk memperhatikan kondisi kualitas udara dan mengurangi paparan asap guna menekan risiko gangguan kesehatan.