Malaysia Tegaskan Tetap Tidak Mengakui Israel Meski Hadapi Tekanan dari AS

KUALALUMPUR - Pemerintah Malaysia kembali menegaskan bahwa kebijakan untuk tidak mengakui Israel tetap menjadi pendirian resmi negara dan tidak akan berubah meski mendapat tekanan dari Amerika Serikat (AS).

Penegasan tersebut muncul setelah hubungan Kuala Lumpur dan Washington memanas menyusul pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 15 Juli 2026 yang menegaskan bahwa warga negara Israel tidak diizinkan memasuki wilayah Malaysia.

Sikap itu memicu reaksi sejumlah anggota Kongres AS yang meminta Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, untuk meninjau kembali hubungan keamanan dan kerja sama ekonomi dengan Malaysia. Mereka juga mendorong penghentian pendanaan bagi program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional yang selama ini memberikan pelatihan kepada personel militer Malaysia.

Ketegangan tersebut berlanjut dengan pemanggilan Duta Besar Malaysia untuk Amerika Serikat, Shahrul Ikram, oleh Departemen Luar Negeri AS pada pekan lalu. Dalam pertemuan itu, pihak Malaysia menyampaikan penjelasan mengenai posisi resmi pemerintah terkait kebijakan terhadap Israel.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa sikap negaranya bukan merupakan respons terhadap situasi politik terbaru, melainkan kebijakan yang telah diterapkan sejak lama oleh berbagai pemerintahan di Malaysia.

Menurut Hasan, Malaysia secara konsisten tidak mengakui Israel maupun rezim Zionis dalam kebijakan imigrasi dan hubungan diplomatiknya. Ia menambahkan bahwa pemerintah hanya menjalankan kebijakan nasional yang telah menjadi prinsip negara selama bertahun-tahun.

Pemerintah Malaysia menegaskan akan tetap mempertahankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari pendirian resmi negara dalam menyikapi isu Israel.