DPRD Gowa Siapkan Paripurna, Darmawangsa Muin Segera Diproses Jadi Bupati Definitif

GOWA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mulai menyiapkan tahapan pengangkatan Darmawangsa Muin sebagai bupati definitif menyusul pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatannya.

Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat keputusan (SK) pemberhentian bupati dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Gowa yang telah diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Hasrul, hasil rapat pimpinan nantinya menjadi dasar untuk menentukan tahapan kelembagaan, termasuk pelaksanaan rapat paripurna terkait pengesahan dan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati definitif.

"Setelah kami menerima, tentu akan kami tindak lanjuti dan bawa ke rapat pimpinan. Dalam rapat itu, kami akan membahas tahapan yang akan dilakukan secara kelembagaan, terutama pelaksanaan paripurna pengesahan dan pengangkatan Wakil Bupati Gowa sebagai bupati definitif," kata Hasrul, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, SK pemberhentian Sitti Husniah Talenrang berlaku sejak 14 Oktober 2026. Pada tanggal yang sama, Darmawangsa Muin mulai menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Gowa.

Hasrul menilai terbitnya keputusan tersebut memberikan kejelasan mengenai status kepemimpinan daerah yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.

Selain menyiapkan proses pengangkatan bupati definitif, DPRD Gowa berharap pergantian kepemimpinan dapat memperlancar kembali jalannya pemerintahan daerah.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 serta pelaksanaan program prioritas pemerintah kabupaten.

Hasrul berharap Darmawangsa dapat melanjutkan pembahasan anggaran agar agenda pembangunan dan pelayanan publik tidak mengalami hambatan.

"Kami berharap dengan keluarnya SK Plt Bupati ini, Pak Darmawangsa bisa kembali menjalankan tahapan pembahasan anggaran, terutama pembahasan APBD 2027," ujarnya.

DPRD Gowa juga berencana berkomunikasi dengan Darmawangsa mengenai penonaktifan tujuh pejabat yang sebelumnya dilakukan oleh Sitti Husniah Talenrang.

Hasrul berharap persoalan tersebut dapat ditinjau kembali sehingga para pejabat yang dinonaktifkan bisa kembali menempati jabatan semula apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah itu dinilai penting untuk mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan.

"Kami akan komunikasikan dengan Pak Plt Bupati terkait kondisi pemerintahan di Kabupaten Gowa, termasuk penonaktifan tujuh pejabat. Kami berharap mereka bisa dikembalikan ke jabatan awal sehingga semua kegiatan pemerintahan kembali berjalan," katanya.

Persoalan pembayaran gaji yang disebut sempat mengalami tunggakan juga menjadi perhatian DPRD Gowa. Hasrul berharap kepemimpinan Plt bupati dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera dilakukan agar kewajiban pembayaran dapat ditangani sesuai prosedur.

"Ya, termasuk itu juga terjadi kemarin. Insya Allah ke depan setelah keluarnya SK Plt bupati ini, Pak Wakil bisa segera menjadikan jalan keluar," tuturnya.

DPRD Gowa selanjutnya akan membahas langkah kelembagaan yang diperlukan untuk menindaklanjuti keputusan pemberhentian tersebut. Proses pengangkatan Darmawangsa Muin sebagai bupati definitif akan mengikuti tahapan administrasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.